PINANGKAMPAI.COM, RIAU – Gubernur Riau, Syamsuar meminta agar seluruh pimpinan daerah Kabupaten/ Kota di Bumi Lancang Kuning dapat seirama terkait ‘Larangan Mudik’ antar Provinsi maupun Lokal tahun ini, Senin (3/5).

Keseriusan itu dimintanya dengan tujuan sesegera menuntaskan jangkitan wabah pandemi COVID-19 yang bisa saja tertular saat masyarakat melakukan perjalanan.

“Sesuai arahan Menteri Perhubungan (Menhub) RI, moda transportasi wajib dibatasi. Selain itu, juga ditekankan bahwa perjalanan warga lintas daerah (Mudik) pun diharapkan mampu dibendung sebaik mungkin,” kata Syamsuar, Senin siang.

Salah satu cara membendung arus mudik, kata dia, telah didirikan sebanyak 58 pos sekat yang dijaga lebih dari 2 ribu personel gabungan dari unsur TNI-Polri dan instansi terkait lainnya.

Seluruh pos sekat itu tersebar di berbagai titik perbatasan antar Provinsi dan sebagian lainnya ada di perbatasan antar Kabupaten/ Kota di Riau. “Kita ini perlu narasi yang sama, terutama terkait larangan mudik,” pintanya dalam rapat koordinasi (Rakor) virtual bersama Bupati/ Walikota dan Forkopimda se-Riau terkait penanganan COVID-19 dan persiapan peniadaan mudik di Gedung Daerah Balai Serindit.

Nantinya, kata Syamsuar, larangan mudik lebaran diharap bukan sebatas garda antar provinsi saja. Namun seluruhnya diharap bisa sama-sama mendukung larangan mudik lokal untuk menghindari lonjakan kasus positif COVID-19 di Riau.

“Kami berharap kepada Bupati/ Walikota se-Riau dapat mendukung adanya pos penyekatan ini. Tentunya, narasi kita juga harus sama terkait pelarangan mudik. Tidak hanya antar provinsi saja yang dilarang, tapi juga antar Kabupaten/ Kota,” ujarnya.

Menurutnya, pos penyekatan tak akan berguna bila difungsikan hanya untuk melarang perjalanan warga antar provinsi belaka. Ia menyebut, pemudik bisa saja mengakal-akali petugas dengan alasan hanya melakukan perjalanan lokal.

“Bisa saja mereka (pemudik) ngakunya mau mudik lokal, tiba-tiba sudah lewat batas Provinsi. Contoh, ada dari Dumai mengaku hendak masuk ke Kabupaten Bengkalis, bisa saja mereka sampai ke Jambi. Atau ada yang beralasan mau ke Kampar, dan bisa saja tembus ke Sumatera Barat (Sumbar). Itu yang perlu kita pikirkan bersama, jangan karena hal kecil, lonjakan kasus positif malah semakin bertambah,” imbuhnya.

Mengantisipasi hal itu, masih katanya, seluruh pimpinan pemerintahan mulai dari tingkat Provinsi sampai ke Kabupaten/ Kota pun ditagih kekompakannya dalam menanggulangi penularan COVID-19 dengan cara menerapkan larangan mudik semaksimal mungkin.

“Kita harus satu bahasa agar pos penyekatan ini betul-betul sempurna, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak. Sehingga larangan mudik tidak hanya antar Provinsi saja, juga termasuk mudik lokal yang dapat dimaksimalkan. Semoga dengan cara ini, wabah mendunia ini bisa kita tanggulangi bersama,” serunya.