PINANGKAMPAI.COM, DUMAI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar konferensi pers, Selasa (17/11) lalu.

Jumpa pers yang dilakukan terkait telah dilakukannya pengungkapan atas dugaan keterlibatan Walikota Dumai, ZAS dalam dugaan Korupsi dan atau Gratifikasi dalam penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN tahun 2017 dan tahun 2018 silam.

Disebutkan, pada Maret 2017 silam, ZAS bertemu dengan Yahya Purnomo alias YP di sebuah hotel di bilangan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Walikota Dumai ini meminta YP untuk membantu mengawal pembahasan DAK Pemerintah Kota (Pemko) Dumai.

“Pada pertemuan lain, YP menyanggupi permintaan ZAS dengan komisi (Fee) 2 persen (%),” kata personel KPK RI dalam siaran langsungnya.

Kemudian, lanjut dia, pada Mei 2017 Pemko Dumai langsung mengajukan pengurusan DAK sebesar Rp22 Miliar. Sepanjang pengajuannya, tak ada persoalan yang berarti.

Atas pengajuan itu, maka dalam APBN – Perubahan wilayah itu akhirnya mendapat tambahan anggaran sebesar Rp22.3 miliar. Tambahan ini disebut sebagai penyelesaian DAK fisik tahun 2016 yang dianggarkan untuk dana Pendidikan dan Infrastruktur Jalan.

Masih di tahun yang sama, Pemko Dumai kembali mengajukan usulan DAK untuk tahun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Beberapa bidang yang diajukan untuk mempermudah permintaan DAK itu yakni untuk membangun Rumah Sakit (RS) Rujukan, pembangunan jalan, Perumahan, Air Minum, Sanitasi dan Pendidikan.

“Untuk memudahkan pengajuan itu, ZAS kembali menemui YP untuk membahas pengajuan DAK tahun anggaran 2018 tersebut, kemudian YP kembali menyanggupinya,” ungkapnya.

Atas pengajuan tersebut, anggaran tambahan untuk pengadaan RS Rujukan pun berhasil disanggupi Kemenkeu dengan besaran dana yang dikucurkan Rp20 miliar. Tak hanya itu saja, pembangunan jalan yang diajukan pun ikut dipenuhi dengan besaran anggaran Rp19 miliar.

Untuk memberikan Fee atau komisi kepada YP, ZAS pun meminta rekanan (perusahaan) pihak swasta atau kontraktor yang ada di Kota Dumai untuk segera mengumpulkan dana. Ya, ZAS ternyata membebankan fee yang dimintakan YP dari rekanan pemerintah dalam proyek pembangunan di kota itu.

Uang yang diserahkan pun setara Rp550 juta dalam bentuk atau pecahan mata uang US Dollar, Dollar Singapura dan mata uang Rupiah. Fee itu diserahkan kepada YP dan kawan-kawan pada November 2017 dan Januari 2018.

“Itu masih sangkaan perkara pertama,” terangnya.

Untuk perkara kedua, ZAS diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta. Pemberian itu diduga berasal dari rekanan pemerintah yang mengerjakan proyek pembangunan di Dumai.

Penerimaan dugaan gratifikasi diduga terjadi dalam rentan waktu November 2017 dan Januari 2018, pemberian tersebut tidak pernah dilaporkannya kepada Direktorat di KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dan Pasal 12C UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas kedua perkara itu, tersangka ZAS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a), atau huruf (b), atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kedua, ZAS disangkakan melanggar Pasal 12B UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” pungkasnya.

Kini, sang Walikota Dumai periode 2016-2021 itu resmi mengenakan seragam kebesaran para koruptor alias Rompi Oranye. Ia pun resmi ditahan dalam beberapa waktu kedepan di ruang tahanan KPK RI di Jakarta.