PINANGKAMPAI.COM, DURI – Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Mandau di Duri langsung menindaklanjuti Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau.

Penindakan dilakukan dengan diawali rapat terpadu bersama Camat Mandau Riki Rihardi, Kapolsek Mandau Kompol Arvin Hariyadi, SIK, Danramil Mandau Kapt. Arh. H. Sitorus, Sekcam Mandau Muhammad Rusydy, Lurah dan Kades se-Kecamatan Mandau, Kepala BPBD Mandau dan Kepala UPT Dinas terkait.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 55 Tahun 2020 menganulir penerapan dan peningkatan disiplin protokol kesehatan dan penegakan hukum berupa sanksi tegas terhadap para pelanggar sebagai upaya pengendalian COVID-19 di Kecamatan Mandau, Duri dan wilayah Riau secara umum.

Dalam pemaparannya Riki menyampaikan penerapan sanksi kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah digariskan oleh Pemerintah perlu disosialisasikan secara merata.

“Pada kesempatan ini saya sampaikan, informasi yang saya dapatkan dari UPT Puskesmas Duri Kota bahwa sudah hampir belasan orang di wilayah kita pada saat ini positif COVID-19, tetapi karena tidak terekspose membuat masyarakat kita masih bersikap acuh terhadap situasi ini,” kata Riki, Senin (14/9).

Riki pun menegaskan, setiap Lurah dan Kepala Desa (Kades) wajib turun tangan dan memberi penanganan dan bertindak secara langsung, serta melaporkan kepada jajaran UPT Puskesmas yang ada bila ada warganya yang terpapar COVID-19.

“Kalau ada yang terkonfirmasi, langsung lah bertindak. Semprotkan disinfektan, setelahnya laporkan ke Puskesmas. Jadi penanggulangan bisa langsung dilakukan, termasuk tracing kontak. Jangan dianggap hal ini sepele,” ungkapnya.

Dalam rapat itu, Kapolsek Mandau mengatakan bahwa Pergub yang ada saat ini sudah mencakup penerapan sanksi bagi masyarakat, perorangan maupun bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

“Mungkin pada saat ini juknis (petunjuk dan teknis) dari Kabupaten belum ada, tapi kita juga harus mengantisipasi terlebih dahulu agar virus ini tidak menyebar di wilayah kita ini,” tambah Kompol Alvin.

Di tengah kondisi saat ini, lanjutnya, sanksi administratif berupa denda dinilai sedikit memberatkan masyarakat umum yang terus berjuang dalam keterpurukan siklus perekonomian.

Gantinya, Kompol Arvin menyarankan agar seluruh Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 dapat menerapkan sanksi sosial berupa push up, menyanyikan lagu Nasional, membersihkan lingkungan dan meneken surat perjanjian dapat digesa untuk menampakkan kinerja personel di lapangan dalam menanggulangi wabah mendunia itu.

“Berkaitan dengan peraturan tersebut kami mendapat arahan dari Kapolres bahwa ujung tombak terhadap penegakan disiplin ini adalah Satpol PP, Polri dan TNI yang bertugas mendampingi pada saat pelaksanaannya dibantu oleh BPBD,  Dishub, Koramil bahkan ormas kalau perlu kita ikut sertakan dalam hal ini” imbuh Kapolsek Alvin.

Kapolsek Mandau mengharapkan agar melakukan pendekatan secara persuasif dan humanis kepada masyarakat serta mempergunakan pos cek poin COVID-19 secara optimal.

Pada kesempatan itu pula, Danramil 04/Mandau Kapten Arh. H. Sitorus juga menyikapi wabah COVID-19 yqng terus menggila perebakannya. Ia pun menyayangkan sikap masyarakat yang kurang peka terhadap dampak Coronavirus lantaran masih maraknya pusat perkumpulan atau keramaian dan tidak adanya kesadaran wajib masker.

“Kita jangan terlalu terlena akan hal ini, tetapi kita harus menerapkan protokol kesehatan ini terhadap diri sendiri, jangan sampai kita menegur orang lain tapi kita sendiri tidak mengindahkannya,” pungkas Danramil Mandau.