PINANGKAMPAI.COM, BENGKALIS – Sebagai langkah sigap dalam menanggulangi wabah Coronavirus (COVID-19), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Reaksi Cepat, Jumat (9/10).

Pembentukan satgas ini dianggap mampu mempercepat tindakan Pro-Yustisi terhadap para pelanggar protokol kesehatan (Protkes) di masa pandemi virus mendunia itu.

Pembentukan satgas tersebut dilakukan langsung oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Bengkalis atas koordinasi yang telah dilaksanakan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Satpol PP (Kasatpol-PP) Bengkalis, Yuhelmi melalui Sekretaris Agusrizal menerangkan satgas reaksi cepat itu bakal segera beraksi di lapangan.

“Salah satu tujuannya untuk mensosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID di Kabupaten Bengkalis,” kata Agusrizal.

Sosialisasi itu sendiri telah dilaksakan sejak 8 Oktober lalu sampai dengan 10 Oktober mendatang, atau tepatnya Sabtu esok hari.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) bernomor 331.1/Kpts/Satpolpp/x/2020/148, lanjutnya, maka sejak Kamis kemarin sebanyak 16 orang personil telah melakukan sosialisasi di beberapa titik yang berpotensi terjadinya kerumunan.

Sevara spefisik titik-titik yang disasar guna memberikan sosialisasi meliputi kantor pemerintahan, pasar, pelabuhan, transportasi umum, apotik, rumah makan, toko, hotel, salon, objek wisata, dan berbagai tempat lainnya yang berpotensi terjadinya kerumunan masyarakat.

‚ÄúSosialisasi kita serukan secara merata, agar tak ada lagi yang beralasan tidak tahu. Jadi saat ditindak nantinya, semua sudah sesuai prosedur yang selayaknya,” katanya lagi.

Berdasarkan hasil pemantuan di sejumlah titik, masih katanya, cukup banyak lokasi atau spot yang mengabaikan protokol kesehatan. Salah satu contohnya dengan tidak disediakannya wadah pencuci tangan dan sabun, serta tisu di berbagai toko dan rumah makan.

Hal itu pula lah yang kemudian diarahkan personel dilapangan agar penyediaannya dapat segera disegerakan, bila nantinya kedapatan mengulangi tindakan yang sama maka penerapan sanksi bakal diganjarkan.

Sebagaimana dianulir dalam Perbup nomor 67 tahun 2020 disebutkan bahwa tempat umum seperti pelabuhan, pasar dan tempat-tempat kerumuman massa yang kedapatan adanya pelanggaran atas protokol kesehatan maka penerapan sanksi dapat dilakukan terhadap para pelanggarnya.

Adapun jenis sanksi sebagaimana dianulir pada Pasal 7 Perbup Nomor 67 Tahun 2020 mengisyaratkan sanksi untuk perorangan berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial dan denda adminstratif.

“Sedangkan untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, setiap pelanggaran akan dikena sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara operasional usaha dan rekomendari pencabutan izin usaha,” pungkasnya.