PINANGKAMPAI.COM, RIAU – Gubernur Riau, Syamsuar akhirnya mengambil kebijakan akhir yang dituang dalam  Surat Edaran (SE) bernomor 80/SE/HK2021 tentang Larangan Mudik Lebaran di Masa Pandemi COVID-19, Selasa (4/5).

Secara tegas, Syamsuar melarang seluruh warga Riau untuk Mudik. Perjalanan antar Kabupaten/Kota, bahkan lintas Provinsi diminta untuk ditiadakan dan tertuang jelas dalam butir pertama SE tersebut.

“Ranka memutus penularan COVID-19 yang bisa meningkat akibat meningginya aktifitas dan perjalanan orang sempena hari raya Idul Fitri 1442 H/ 2021 Masehi, maka penting dilakukan pelarangan mudik antar Kabupaten/Kota (lokal) maupun antar Provinsi,” tulis Syamsuar dalam edarannya.

Selain perjalanan orang, ia juga menegaskan seluruh operasional moda transportasi yang digunakan untuk kepentingan mudik lebaran dapat segera dihentikan.

Untuk memastikan pelaksanaan SE tersebut, ribuan personel gabungan di berbagai Pos Sekat pun dikerahkan dan tersebar mulai dari perbatasan antar Provinsi, maupun singgungan wilayah Kabupaten/Kota se-Riau.

“Pengawasan larangan mudik ini akan dimaksimalkan dengan mengerahkan personel di berbagai pos sekat. Pos-pos ini sudah ditempatkan di jalan akses utama keluar/ masuk Riau, di Terminal Angkutan Penumpang, Pelabuhan, Sungai dan Penyeberangan dan Bandar Udara (Bandara),” serunya.

Dalam edaran itu pula, Syamsuar membubuhkan sanksi bagi para pemudik yang masih nekat melintas atau bahkan keluar-masuk dari dan ke dalam provinsi Riau.

Bagi pemudik, petugas bakal mengambil tindakan tegas dengan memutar balikkan perjalanannya. Tak satupun pemudik mendapat pengecualian untuk masuk atau keluar dari Riau, mamupun antar Kabupaten/Kota di dalamnya.

“Bila kedapatan dan tetap nekat melanjutkan perjalanannya, para pemudik bakal dikenakan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulisnya.

Tak itu saja, perusahaan angkutan umum, badan usaha angkutan laut, udara, sungai dan penyeberangan juga bakal dikenakan sanksi bila kedapatan membawa atau mengangkut penumpang dengan tujuan mudik lebaran di seluruh wilayah Riau.

Meski demikian, jelasnya, prosedur larangan mudik tak berlaku pada perjalanan dengan kepentingan penting atau darurat meliputi distribusi kendaraan logistik, lalu lintas dinas atau pekerja, kunjungan keluarga yang sakit atau sedang berduka, ibu hamil dan persalinan, pemeriksaan kesehatan, pelayanan kesehatan darurat dan perjalanan non-mudik lainnya sesuai ketentuan atau aturan perundang-undangan yang berlaku.

Terpisah, Ketua Satgas COVID-19 Pusat, Doni Monardo juga meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) di tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk tetap satu suara menyerukan larangan mudik.

“Harus sepakat, jangan ada suara sumbang,” serunya.

Sebagai penegasan, ia juga mengimbau kepada perangkat RT/RW di seluruh penjuru nusantara untuk ambil bagian dalam pelaksanaan larangan mudik tahun ini.

“Sekali lagi, komitmen pemerintah pusat harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Mari kita bersabar untuk tidak mudik kali ini. Termasuk juga apabila ada yang lolos (mudik), maka seluruh daerah sampai dengan tingkat RT/RW mohon kiranya bersedia menyiapkan tempat-tempat karantina bagi mereka yang baru tiba dari berbagai daerah,” pungkasnya.