PINANGKAMPAI.COM, DURI – Sampai hari ini, Kecamatan Mandau, Pinggir dan Bathin Solapan menjadi wilayah dengan angka atau risiko penyebaran atau penularan wabah pandemi COVID-19 tertinggi di Kabupaten Bengkalis.

Keadaan itu membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis bereaksi, rapat koordinasi dan evaluasi penanganan COVID-19 pun disuarakan oleh Pejabat (Pj) Bupati Syahrial Abdi dan stakeholders lainnya, Selasa (17/11) lalu.

Pada kesempatan itu, Syahrial menawarkan sistem penanggulangan wabah mendunia itu kepada jajaran di tiga kecamatan tersebut. Hanya ada dua opsi yang dikemukakan, yakni penerapan PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro) atau memaksimalkan Operasi Yustisi.

“Camat Mandau, Pinggir dan Bathin Solapan, mau PSBM?,” tanya Abdi menegaskan.

Menanggapi seruan itu, Camat Mandau Riki Rihardi pun mengatakan bahwa PSBM akan berdampak sangat keras pada siklus perekonomian masyarakat. Bila diterapkan di Mandau, PSBM hanya akan mempersulit kondisi warganya.

“Sekarang saja sudah sangat susah Pak Pj, apalagi kalau sampai PSBM diterapkan. Perekonomian warga bisa terganggu, lapangan pekerjaan bisa semakin berkurang, bahkan berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas,” sanggah Riki.

Ia beranggapan, pihaknya lebih memilih pemaksimalan operasi yustisi ketimbang penerapan PSBM. Langkah itu disebut lebih berpihak kepada masyarakat, dengan tetap mendisiplinkan setiap orang menjalankan protokol kesehatan secara humanis.

“Kita maksimalkan saja operasi yustisi, jadi roda perekonomian dan aktifitas masyarakat tidak sampai terganggu,” tuturnya.

Senada, Camat Bathin Solapan Wahyuddin juga mendukung pemaksimalan operasi yustisi dibandingkan penerapan PSBM. Selain tak mempengaruhi sektor ekonomi masyarakat, langkah itu dinilai mampu lebih menjangkau setiap pelanggat protokol kesehatan untuk kemudian memberinya sanksi yang tegas.

“Kita maksimalkan saja dahulu operasi yustisi ini Pak Pj, kita juga perlu memperhatikan siklus perekonomian masyarakat. Jangan sampai terganggu nantinya,” tanggap Wahyuddin.

Dalam tiga pekan kedepan, operasi yustisi dinilai lebih baik penerapannya. Bila kemudian hal itu kurang efektif, pihaknya bakal melakukan evaluasi ulang dan segera menerapkan PSBM bila diperlukan.

“Tiga minggu ini kita maksimalkan dulu operasi yustisi, setelah itu kita evaluasi. Kalau efektif, kita lanjutkan. Tapi kalau dirasa kurang, ya bisa kita tingkatkan lagi atau bahkan kita tingkatkan ke PSBM saja,” tegasnya.

Camat Pinggir, Azuar beda pula, ia menilai PSBM bisa saja dilakukan. Akan tetapi, cukup di satu Kelurahan yang terdampak dan yang berdekatan langsung dengan Mandau.

“Saya pikir kalau pun mau di-PSBM-kan, tak masalah, asal cukup di kelurahan Titian Antui saja. Itu yang oaling dekat dengan Mandau dan yang paling terdampak, jadi cukup itu saja dibatasi. Karena Desa dan Kelurahan lainnya masih kondusif,” terang Azuar.

Kapolsek Mandau, Kompol Arvin Hariyadi pun berkomentar. Ia menegaskan bahwa PSBM sangat memberatkan produktifitas warga dalam segi perekonomian.

Dampak nyatanya akan sangat berbenturan pada pemasukan atau perekonomian masyarakat yang ada di Mandau, Pinggir dan Bathin Solapan.

“Kita maksimalkan saja operasi yustisi, sebisa mungkim kita berikan sanksi yang menjerakan agar masyarakat tak lagi melanggar protokol kesehatan,” papar Kompol. Arvin.

Senada, Danramil Mandau, Kapt. Arh. H. Sitorus pun demikian. Ia menilai banyak hal yang perlu diperhitungkan bila hendak menerapkan PSBM di tiga kecamatan itu.

Ia pun mengkritik kurang bersinerginya beberapa instansi dalam penerapan operasi yustisi. Belakangan, hanya TNI-Polri lah yang senantiasa memaksimalkan pendisiplinan protokol kesehatam di tengah masyarakat.

“Mana Satpol-PP? BPBD? Dinkes? Atau bahkan Tim Satgas secara umum? Kita harus bersinergi. Jangan hanya berat di TNI-Polri saja, kita harus sama-sama hadir di tengah masyarakat,” keluh Danramil 04/Mandau.

“Kami lebih memilih operasi yustisi ketimbang PSBM. Jadi mohon dipertimbangkan,” pintanya.

Dengan berbagai kritikan dan masukan dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Mandau, Pinggir dan Bathin Solapan kala itu, Pj. Bupati pun mendukungnya.

“Silahkan maksimalkan operasi yustisi dengan lebih terpadu, berikan efek yang nyata agar para pelanggar bisa jera. Dan yang paling penting, bersinergi lah. Maksimalkan pencegahan COVID-19 agar Bengkalis beranjak dari zona merah,” pungkas Abdi.